Jangan Salahkan Hujan Ketika Banjir

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd, alumni Pascasarjana Unlam

“Allahumma shoyyiban nafi’an” artinya “Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat”.

Doa tersebut dipanjatkan agar hujan yang turun membawa manfaat dan keberkahan. Namun bagaimana kalau justru kebanjiran? Setiap kali hujan lebat dan lama maka wilayah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda selalu banjir. Patutkah hujan disalahkan ketika banjir?

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk tegap waspada bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, beberapa bulan mendatang. Hal itu mengingat ada prediksi dari BMKG yang memperkirakan akan adanya intensitas hujan lebat hingga Maret. (Tribunkaltim.co, 31/1/2025)

Banjir beberapa waktu lalu tidak hanya menggenang jalan dan fasilitas umum, dilaporkan juga, seorang anak laki-laki ditemukan tewas tenggelam di danau Perumahan Villa Tamara Jl Abdul Wahab Sjahranie. Total 108 RT terdampak, dengan 4.118 kepala keluarga dan 13.354 jiwa (30/01/2025). Sementara itu, aktivitas pendidikan turut terganggu. Sejumlah sekolah, mulai dari TK hingga SMP, diliburkan sementara.
(Kompas.co, 30/1/2025)

Tidak hanya Samarinda banjir juga melanda beberapa wilayah Kaltim. Di antaranya Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kutai Timur, dan Balikpapan pun terendam banjir. Di Samarinda memang banjir sudah biasa alias langganan, meski sudah ditangani pemerintah setempat namun banjir masih saja melanda. Padahal hujan merupakan berkah, tetapi mengapa justru jadi musibah?

Bukan Salah Hujan

Kalau diakui narasi hujan lebat penyebabnya banjir tidaklah tepat. Hujan faktor alamiah. Namun faktor manusia yang menggundul lahan atau ketidaktepatan peruntukan lahan sehingga air permukaan tidak bisa terserap oleh tanah. Degradasi hutan ataupun lahan tanpa reboisasi akibatnya banjir terjadi.

Oleh karena itu, penyebab banjir bukan faktor alamiah semata (hujan). Namun, akibat tata alam yang kapitalistik. Para kapitalis berperan di balik musibah banjir dan longsor. Mereka diberi panggung oleh penguasa dengan kebolehan kepemilikan umum. Kebijakan dan undang-undang hanya berpihak pada para kapital bukan lagi kepada rakyat apalagi lingkungan.

Kaltim sudah cukup dengan rusaknya lingkungan akibat pertambangan. Longsor, jalanan rusak karena sering di lewati truk pengangkut berat berupa tambang dan sawit, polusi udara, air tercemar, dan lubang tambang yang memakan korban, serta berbagai masalah pertambangan lainnya yang tak kunjung selesai. Kini Kaltim pun disuguhkan dengan IKN yang tentunya makin menggerus hutan dan lahan untuk pembangunan.

Agar Hujan Berbuah Berkah

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(TQS. Ar-Ruum: 41)

Agar Hujan berbuah berkah maka Islam punya paradigma bagaimana mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Islam akan menghentikan tata kelola SDAE liberalistik dengan mengembalikannya kepada tata kelola SDAE Islam.
Rasulullah saw bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Islam juga melarang kepemilikan SDAE dikuasai oleh individu, swasta, atau asing. SDAE dalam Islam adalah kepemilikan umum dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan umat. Negara dalam Islam berkewajiban mengelola SDAE untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk langsung atau pun tidak langsung seperti gratisnya biaya pendidikan, kesehatan, dan terjangkaunya harga kebutuhan pokok.

Pengelolaan SDAE dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari penerapan Islam secara totalitas karena saling terkait dengan sistem lain dan berakar dari sistem kehidupan. Dengan dikuasainya SDAE oleh negara dalam sistem Islam dan pemimpin yang bertakwa maka akan meminimalisir kerusakan lingkungan. Masyarakat akan sejahtera dan lingkungan akan terjaga dari berbagai kerusakan, termasuk salah satunya banjir. Hujan pun akan membawa berkah. Wallahu’alam